yuriterature

2011-06-30T20:48:00.002+07:00

KUMPULAN PUTUSAN PERKARA UJI MATERIL UNDANG-UNDANG ADVOKAT TERHADAP UUD 1945

Nomor Perkara	Tentang
019/PUU-I/2003	Pengangkatan Advokat, Perlindungan Atas Profesi Advokat, dan Pembatasan Organisasi Advokat
006/PUU-II/2004	Ancaman Pidana Dalam UU Advokat dan Hak Untuk Mendapat Bantuan Hukum 067/PUU-II/2004 tentang Pengawasan Advokat
067/PUU-II/2004	Pengawasan Advokat
009/PUU-IV/2006	Ketentuan Peralihan Undang-Undang Advokat
014/PUU-IV/2006	Wadah Tunggal Organisasi Advokat
015/PUU-IV/2006	Pembentukan Wadah Tunggal Organisasi Advokat
101/PUU-VII/2009	Sumpah Profesi Advokat
66/PUU-VIII/2010	Pengujian UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (4)
71/PUU-VIII/2010	Pengujian UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (3), (4)
79/PUU-VIII/2010	Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 28 Ayat (1)

IKHTISAR PUTUSAN

PERKARA NOMOR 019/PUU-I/2003

Tentang PENGANGKATAN ADVOKAT, PERLINDUNGAN ATAS PROFESI ADVOKAT, DAN PEMBATASAN ORGANISASI ADVOKAT

Pemohon	:	APHI / Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Azasi Manusia Indonesia (Pemohon I); Hotma Timbul H, S.H (Pemohon II); Saor Siagian S.H (Pemohon III); Mangapu l Silalahi S.H (Pemohon IV); Piterson Tanos S.H (Pemohon V); Jon B. Sipayung S.H (Pemohon VI); Ester I. Jusuf S.H (Pemohon VII); Charles Hutabarat S.H (Pemohon VIII); Norma Endawati S.H (Pemohon IX); 10. Reinhart Parapat S.H (Pemohon X); 11. Basir Bahuga, S.H. (Pemohon XI).
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Pokok Perkara	:	Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 14 sampai 17, Pasal 32 ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengenai Pengangkatan Advokat, Perlindungan atas Profesi Advokat, Pembatasan Organisasi Advokat terhadap Pasal 24, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyangkut hak diperlakukan sama di hadapan hukum, Hak mendapat jaminan dan perlindungan termasuk terhadap profesinya.
Amar Putusan	:	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	:	Senin, 18 Oktober 2004.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon perkara Nomor 019/PUU-I/2003 mengajukan pengujian Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 14 sampai 17, Pasal 32 ayat (2), dan ayat (3) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pemohon yakni APHI (Asosiasi Penasihat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), Hotma Timbul H, S.H, Saor Siagian, S.H, Mangapul Silalahi, S.H, Piterson Tanos, S.H, Jon B. Sipayung, S.H, Ester I. Jusuf, S.H, Charles Hutabarat, S.H, Norma Endawati, S.H, Reinhart Parapat, S.H, Basir Bahuga, S.H. Hak konstitusional para Pemohon menjadi dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Advokat.

Dalam Petitumnya para Pemohon memohon Majelis Hakim Konstitusi menyatakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 14 sampai 17, Pasal 32 ayat (2), dan ayat (3) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Pasal 24, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar tersebut para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 telah dibatasi dengan pemberlakuan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3). Karena Pemohon I merupakan organisasi profesi advokat yang juga telah melakukan praktik advokasi sekian lama, namun tidak termasuk dalam organisasi advokat sebagaimana disebut dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang a quo. Pasal 32 ayat (2) dan (3) mengatur bahwa untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang a quo, dijalankan bersama oleh beberapa organisasi advokat. Dan Pemohon I tidak termasuk dalam organisasi advokat sebagaimana dimaksud. tidak termasuknya Pemohon I sebagai organisasi advokat yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) a quo menunjukkan campur tangan negara yang terlalu jauh dalam kehidupan advokat dengan hanya memandang sebelah mata terhadap para pengacara/advokat yang konsisten dalam pembela HAM yang keberadaannya telah diketahui umum jauh sebelum UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat di undangkan. Dengan demikian hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam UUD 1945 telah dibatasi, sehingga merugikan Pemohon I.

Selain itu dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menggolongkan lulusan perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian dalam pengertian berlatar belakang pendidikan tinggi hukum menurut para Pemohon adalah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 24 UUD 1945 yang menghendaki profesi advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri. Pasal 24 pada pokoknya secara tegas mengatur bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Hal ini membawa implikasi bahwa profesi advokat juga harus bebas dan mandiri. Dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang a quo ini maka akan terbuka kesempatan campur tangan dari pihak militer dalam profesi advokat. Karena lulusan perguruan tinggi militer merupakan anggota militer yang aktif yang terikat pada struktur dan komando sehingga tidak bersifat bebas. Sedangkan perguruan tinggi kepolisian bukanlah perguruan tinggi hukum, sehingga ilmu hukum hanya merupakan sebagian dari ilmu yang dipelajari. Pembatasan usia 25 tahun untuk diangkat sebagi advokat juga dinilai para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak warga Negara untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan Pemerintahan. Pembatasan usia 25 tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan perlakukan yang tidak adil dan diskriminatif terhadap para lulusan sarjana hukum yang berusia 21 atau 22 tahun. Pemohon juga mendalilkan bahwa tidak adanya ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap adanya tindakan yang membatasi atau menghalang-halangi hak-hak advokat dalam menjalankan profesinya dalam UU No.18 Tahun 2003 adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang mengatur hak warga negara untuk mendapat jaminan dan perlindungan termasuk terhadap profesinya.

Dalam pertimbangan hukumnya terkait dengan legal standing, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para Pemohon beralasan untuk menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya UU Nomor 18 Tahun 2003. Sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini, karena para Pemohon adalah perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan sebagian tergabung dalam APHI (Asosiasi Penasihat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), sesuai dengan Pasal 51 ayat 1 UU MK. Dalam pertimbangan hukumnya pula Mahkamah menyatakan bahwa Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon, karena undang-undang yang diminta untuk diuji, diundangkan pada tanggal 5 April 2003 atau diundangkan setelah Perubahan Pertama UUD 1945 yaitu tanggal 1999.

Menanggapi dalil para Pemohon mengenai tidak termasuknya Pemohon I sebagai organisasi advokat yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) a quo yang menunjukkan campur tangan negara yang terlalu jauh dalam kehidupan advokat, Mahkamah berpendapat bahwa untuk membaca Pasal 32 UU a quo harus kembali dilihat prosesnya, tidak hanya sekilas. Karena pengertian “untuk sementara” yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang a quo harus dibaca tidak limitatif hanya pada delapan organisasi yang disebut di dalam pasal a quo akan tetapi terbuka pada organisasi advokat lain yang telah terbentuk sebelum Undang-Undang a quo diundangkan. Mengenai Penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menggolongkan lulusan perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian dalam pengertian berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, Mahkamah berpendapat bahwa untuk memahami Penjelasan Pasal 2 ayat (1) harus dikaitkan dengan Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk dapat diangkat sebagai advokat, seseorang harus memenuhi syarat antara lain yaitu bukan pegawai negeri atau pejabat negara. Sehingga seorang lulusan PTIK ataupun PTHM yang dapat diangkat menjadi advokat adalah yang memenuhi persyaratan bukan Pegawai negeri atau pejabat negara, termasuk militer ataupun polisi. Dengan demikian mata rantai komando militer tidak lagi mengikat yang bersangkutan. Mengenai pembatasan usia 25 tahun untuk diangkat sebagi advokat, Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan usia untuk memberikan kualifi kasi seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang a quo dibenarkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pembatasan usia semacam itu telah lazim diadakan dalam undangundang. Untuk memantapkan kemampuannya seorang advokat perlu dilengkapi dengan pengalaman dan praktik di lapangan untuk memadukan dan menyempurnakan pengetahuan teoritis yang telah diperolehnya di lembaga pendidikan.

Terkait dengan tidak adanya ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap adanya tindakan yang membatasi atau menghalang-halangi hak-hak advokat dalam menjalankan profesinya, Mahkamah berpendapat bahwa tidak semua ketentuan hukum yang tercantum dalam pasal atau seluruh pasal harus secara langsung disertai dengan sanksi yang dicantumkan secara tegas dalam salah satu atau seluruh pasal dalam undang-undang tersebut. Sehingga terkait dengan Pasal 14-17 Undang-Undang a quo, sanksi dapat dijatuhkan berdasarkan pasal-pasal lain dalam undang-undang tersebut atau ketentuan-ketentuan hukum yang termuat dalam perundang-undangan lainnya Dengan pertimbangan di muka, Mahkamah memutuskan untuk menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

IKHTISAR PUTUSAN

PERKARA NOMOR 006/PUU-II/2004

Tentang ANCAMAN PIDANA DALAM UU ADVOKAT DAN HAK UNTUK MENDAPAT BANTUAN HUKUM

Pemohon	:	Drs. Muhadjir Effendy, MAP.
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Pokok Perkara	:	Pasal 31 UU Advokat bertentangan dengan isi rumusan Pasal 28C ayat (1) ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) ayat (3) Perubahan ke-2 UUD 1945.
Amar Putusan	:	Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan
Tanggal Putusan	:	Senin, 13 Desember 2004.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang membawahkan Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (LKPH-UMM), merasa dirugikan oleh berlakunya UU Advokat, in casu Pasal 31, kerugian mana secara nyata telah dialami Pemohon karena ditolaknya kehadiran Pemohon oleh pihak penyidik di Kepolisian Resort Malang pada saat melakukan pendampingan selaku kuasa hukum dari seorang klien karena tidak mampu menunjukkan identitas advokat yang diminta oleh penyidik.

Pemohon mengajukan Pengujian Pasal 31 UU Advokat. Menurut Pemohon Pasal 31 Undang-Undang a quo yang berisi, Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.

Ancaman pidana penjara dan denda yang terdapat dalam Pasal 31 UU Advokat a quo sangat diskriminatif serta merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945. Lahirnya ketentuan Pasal 31 UU Advokat menurut Pemohon mengakibatkan seluruh aktivitas Pemohon dan lembaga LKPH yang dipimpin oleh Pemohon, tidak memungkinkan lagi untuk dijalankan secara regular dan profesional. Oleh karena seluruh aktivitas Pemohon dapat ditafsirkan sebagai kegiatan yang seolah-olah menyerupai profesi advokat. Implikasi dari hal ini Pemohon secara psikologis menjadi tidak tenang dan tidak konsentrasi di dalam menjalankan profesinya sebagai tenaga pendidik yang pada akhirnya dikhawatirkan kondisi psikologis ini mengakibatkan proses pendidikan menjadi terganggu dan mengorbankan kepentingan mahasiswa.

Jadi dengan adanya ketentuan Pasal 31 UU Advokat, maka Pemohon yang saat ini berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum UMM dan Pejabat pada LKPH UMM merasa dirugikan hak konstitusional Pemohon berupa hak asasi di dalam hukum dan pekerjaan. Sebagai warga negara yang telah bekerja di dunia akademis hukum sekurangkurangnya selama lebih dari 12 (dua belas) tahun, Pemohon merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas dicantumkannya ketentuan Pasal 31 UU Advokat yang secara tegas sangat diskriminatif dan tidak adil. Dalam petitumnya, Pemohon meminta Majelis Hakim Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya; menyatakan isi Pasal 31 UU Advokat tentang ancaman pidana terhadap siapapun yang bukan advokat menjalankan aktivitas atau bertindak seolah-olah advokat bertentangan dengan UUD 1945; menyatakan isi Pasal 31 UU Advokat tentang ancaman pidana terhadap siapapun yang bukan advokat menjalankan aktivitas atau bertindak seolah-olah advokat, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM dan atau semua Lembaga Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi Hukum di seluruh Indonesia.

Menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menyatakan, salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat fi nal untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Untuk undang-undang yang dimohonkan, in casu UU Advokat, diundangkan pada tanggal 5 April 2003 maka, terlepas dari adanya perbedaan pendapat di antara para hakim mengenai Pasal 50 UU MK, Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan a quo;

Pasal 51 UU MK menyatakan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, dengan ditolaknya kehadiran Pemohon oleh pihak penyidik di Kepolisian Resort Malang pada saat melakukan pendampingan selaku kuasa hukum dari seorang klien karena tidak mampu menunjukkan identitas advokat yang diminta oleh penyidik. Dengan demikian terdapat kepentingan Pemohon terkait berlakunya Pasal 31 Undang-Undang a quo yang telah merugikan hak-hak konstitusionalnya. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon di hadapan Mahkamah.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan Indonesia adalah negara hukum berarti bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagai bagian dari hak asasi manusia, harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara, kendatipun Undang-Undang Dasar tidak secara eksplisit mengatur atau menyatakannya, dan oleh karena itu negara wajib menjamin pemenuhannya. Dalam rangka menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud, keberadaan dan peran lembaga-lembaga nirlaba semacam LKPH UMM, yang diwakili Pemohon, adalah sangat penting bagi pencari keadilan, teristimewa bagi mereka yang tergolong kurang mampu untuk memanfaatkan jasa penasihat hukum atau advokat profesional.

Oleh karena itu, adanya lembaga semacam ini dianggap penting sebagai instrumen bagi perguruan tinggi terutama Fakultas Hukum untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam fungsi pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, pemberian jasa bantuan hukum juga dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi hukum dengan kategori mata kuliah pendidikan hukum klinis dan ternyata membawa manfaat besar bagi perkembangan pendidikan hukum dan perubahan sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman negara-negara Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, Afrika Selatan, bahkan juga negara yang sudah tergolong negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat, seperti dikatakan Mc. Clymont & Golub, “...university legal aid clinics are now part of the educational and legal landscape in most regions of the world. They have already made contributions to social justice and public service in the developing world, and there are compelling benefi ts that recommend their consideration in strategies for legal education and public interest law...” (vide lebih jauh Mary McClymont & Stephen Golub, Many Roads to Justice, 2000, hal. 267-296).

Peran demikian menjadi tidak mungkin lagi dijalankan oleh LKPH UMM atau lembagalembaga lain sejenis, sebagaimana telah ternyata dari pengalaman dan keterangan para kuasa Pemohon di hadapan persidangan tanggal 30 September 2004, dan diperkuat oleh keterangan Pihak Terkait dari lembaga Biro Bantuan Hukum Universitas Padjadjaran yaitu Eva Laela, S.H. dan Dedi Gozali, S.H. pada persidangan tanggal 30 September 2004, yang menyatakan keduanya telah disidik oleh penyidik dengan sangkaan telah melanggar ketentuan Pasal 31 UU Advokat, meskipun penyidikan kemudian dihentikan. Namun penghentian penyidikan tersebut dilakukan bukan karena alasan yang bersangkutan tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 31 UU Advokat, melainkan peristiwa yang disangkakan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang a quo.

Dalam praktik, rumusan Pasal 31 UU Advokat dimaksud bukan hanya mengakibatkan tidak memungkinkan lagi berperannya lembaga-lembaga sejenis LKPH UMM memberikan bantuan dan pelayanan hukum kepada pihak-pihak yang kurang mampu, melainkan ketentuan dalam pasal dimaksud juga dapat mengancam setiap orang yang hanya bermaksud memberikan penjelasan mengenai suatu persoalan hukum, dikarenakan pengertian Advokat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU UU Advokat adalah “orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini”, sehingga seseorang yang memberikan penjelasan tentang suatu persoalan hukum kepada seseorang lainnya dan kemudian sebagai ucapan terima kasih orang yang disebut terdahulu menerima suatu pemberian, yang sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai honorarium oleh pihak yang memberi, dapat dituduh telah melakukan perbuatan “bertindak seolah-olah sebagai advokat” dan karenanya diancam dengan pidana yang sedemikian berat.

Pasal 31 jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang a quo membatasi kebebasan seseorang untuk memilih sumber informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 karena seseorang yang melakukan konsultasi hukum di luar pengadilan oleh Undang-Undang a quo hanya dibenarkan apabila sumber informasi tersebut adalah seorang advokat. Jika seseorang bukan advokat memberikan informasi hukum, terhadapnya dapat diancam oleh Pasal 31 Undang-Undang a quo. Pencari informasi akan sangat terbatasi dalam memilih sumber informasi karena yang bukan advokat terhalang untuk memberikan informasi dengan adanya Pasal 31 Undang-Undang a quo.

Dalam persidangan Mahkamah tanggal 30 September 2004, telah ternyata bahwa sejarah lahirnya perumusan Undang-Undang a quo, pasal tersebut memang dimaksudkan agar yang boleh tampil beracara di hadapan pengadilan hanya advokat, yang dengan demikian berarti Undang-Undang a quo telah mengatur materi muatan yang seharusnya menjadi materi muatan undang-undang yang mengatur hukum acara. Bahkan, andaikatapun maksud demikian tidak ada, sebagaimana diterangkan Pemerintah (c.q. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan) pada persidangan tanggal 23 Agustus 2004, rumusan Pasal 31 undang-undang a quo dapat melahirkan penafsiran yang lebih luas daripada maksud pembentuk undang-undang (original intent) yang dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi banyak anggota masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan dan bantuan hukum karena Pasal 31 UU Advokat dimaksud dapat menjadi hambatan bagi banyak anggota masyarakat yang tak mampu menggunakan jasa advokat, baik karena alasan finansial maupun karena berada di wilayah tertentu yang belum ada advokat yang berpraktik di wilayah itu, sehingga akses masyarakat terhadap keadilan menjadi makin sempit bahkan tertutup.

Padahal, akses pada keadilan adalah bagian tak terpisahkan dari ciri lain negara hukum yaitu bahwa hukum harus transparan dan dapat diakses oleh semua orang (accessible to all), sebagaimana diakui dalam perkembangan pemikiran kontemporer tentang negara hukum. Jika seorang warga negara karena alasan fi nansial tidak memiliki akses demikian maka adalah kewajiban negara, dan sesungguhnya juga kewajiban para advokat untuk memfasilitasinya, bukan justru menutupnya (vide Barry M. Hager, The Rule of Law, 2000, hal. 33).

Jika pun benar maksud perumusan Pasal 31 UU Advokat tersebut adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku-aku sebagai advokat, kepentingan masyarakat tersebut telah cukup terlindungi oleh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga oleh karenanya ketentuan Pasal 31 Undang-Undang a quo harus dinyatakan sebagai ketentuan yang berlebihan yang berakibat pada terhalanginya atau setidak-tidaknya makin dipersempitnya akses masyarakat terhadap keadilan, yang pada gilirannya dapat menutup pemenuhan hak untuk diadili secara fair (fair trial), terutama mereka yang secara fi nansial tidak mampu, sehingga kontradiktif dengan gagasan negara hukum yang secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Sebagai perbandingan, akses terhadap keadilan dalam rangka pemenuhan hak untuk diadili secara fair adalah melekat pada ciri negara hukum (rule of law), dan karenanya dinilai sebagai hak konstitusional, sudah merupakan communis opinio sebagaimana terlihat antara lain dalam putusan Pengadilan Inggris dalam kasus R v Lord Chancellor ex p Witham (1998) yang di antaranya menyatakan, “... the right to a fair trial, which of necessity imports the right of access to the court, is as near to an absolute right as any which I can envisage... It has been described as constitutional right, though the cases do not explain what that means” (vide Helen Fenwick & Gavin Phillipson, Text, Cases & Materials on Public Law & Human Rights, 2nd edition, 2003, hal. 142).

Dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, Pasal 31 UU Advokat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28F UUD 1945. Dalam putusannya, Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 31 UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion): Penolakan hakim atau pihak lain terhadap orang lain yang bukan advokat beracara di pengadilan (atau di luar pengadilan) tidak dapat dijadikan alasan guna pengujian (apalagi membatalkan) Pasal 31 UU Advokat karena hal dimaksud berpaut dengan salah penerapan Pasal 31 UU Advokat, tidak terletak pada substansi normatif yang dimaksud pembuat undang-undang. Kesalahan penerapan pasal a quo terungkap pula dari keterangan dan kesaksian dalam persidangan. Memang di tempat-tempat tertentu, dalam hal ini di Bandung dan Malang, pemberian kuasa kepada LBH Perguruan Tinggi pernah dipersoalkan oleh Polisi atau Pengadilan dengan mendasarkan pada Pasal a quo, tetapi di tempat-tempat lain pemberian kuasa semacam itu tidak pernah dipersoalkan, artinya tetap berjalan seperti yang dilakukan sebelum pasal a quo berlaku. Lagipula proses penanganan perkara tersebut baik di Bandung maupun di Malang pada akhirnya tidak dilanjutkan.

Dengan demikian ketentuan Pasal 31 UU Advokat tidak ada kaitannya dengan perlakuan diskriminatif yang didalilkan Pemohon sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), (2) dan Pasal 28D ayat (1), (3) UUD 1945. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 UU Advokat, jika dibaca sepintas memang seolah-olah memberikan perlindungan yang berlebihan kepada advokat. Tetapi jika dipahami secara cermat, perlindungan terhadap advokat itu, pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Kerugian yang mungkin diderita oleh masyarakat sebagai akibat ulah dari mereka yang mengaku-aku sebagai advokat, dapat berpengaruh lebih luas dan lebih besar daripada akibat yang ditimbulkan oleh penipuan biasa, sehingga wajar saja jika diberikan ancaman pidana khusus selain ancaman pidana umum yang terdapat dalam KUHP.

Perlindungan itupun tidak berarti menutup pintu bagi Perguruan Tinggi untuk memberikan pelatihan praktis kepada para mahasiswa Fakultas Hukum, bahkan pelatihan itu akan berlangsung lebih terarah, lebih realistis dan lebih sejalan dengan Pasal 13 a quo, jika misalnya dilakukan melalui kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Asosiasi (Perkumpulan) advokat, sebagaimana yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi dengan Rumah Sakit dalam rangka pelatihan mahasiswa Fakultas Kedokteran.

Adapun dalil Pemohon yang menyatakan dengan munculnya ketentuan Pasal 31 UU Advokat telah dipengaruhi oleh ketakutan akan berkurangnya atau sedikitnya lahan rezeki Advokat adalah bersifat tendensius dan berburuk sangka karena berdasarkan hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat di DPR (Ketetapan DPR dan Pemerintah) pernyataan Pemohon tidak benar. Pemohon sebagai anggota Civitas Academica Universitas Muhammadiyah Malang yang bukan merupakan institusi Pemerintah (tidak berstatus Pegawai Negeri) dapat mendaftarkan diri untuk menjadi advokat asal saja memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Advokat, dengan catatan bahwa setiap profesi sudah seharusnya dituntut untuk bekerja secara profesional di bidangnya masing-masing, termasuk advokat hendaknya bekerja profesional di bidangnya, demikian pula tenaga pengajar hendaknya juga profesional dan tidak berdwifungsi.

Adapun dalil Pemohon yang menyatakan UU Advokat bukan undang-undang yang baik karena tidak ada aturan pengecualiannya, tidak tepat, karena tidak selalu harus suatu undang-undang mempunyai pasal atau ketentuan pengecualian (escape clausule). Oleh karena itu, kami berpendapat dalil yang dikemukakan oleh Pemohon bahwa Pasal 31 UU Advokat adalah bertentangan (tegengesteld) dengan UUD 1945, tidak terbukti.

IKHTISAR PUTUSAN

PERKARA NOMOR 067/PUU-II/2004

Tentang PENGAWASAN ADVOKAT

Pemohon	:	Domunggus Maurits Luitnan, S.H.; L.A. Lada, S.H.; H. Azi Ali Tjasa, S.H., M.H.
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU Mahkamah Agung) terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pokok Perkara	:	Pasal 36 UU Mahkamah Agung beserta penjelasannya mengenai pengawasan advokat bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan (3) UUD 1945 mengenai hak atas kepastian hukum.
Amar Putusan	:	Mengabulkan permohonan para Pemohon.
Tanggal Putusan	:	Senin 14 Februari 2005

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah para advokat yang berstatus sebagai penegak hukum. Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Pemohon mengajukan pengujian Pasal 36 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomo4 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU Mahkamah Agung) terhadap Pasal 24 ayat (1) dan (3) UUD 1945.

Pemohon mendalillkan hak konstitutionalnya diabaikan dengan berlakunya Pasal 36 UU Mahkamah Agung tentang ketentuan bahwa ”Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris” telah membatasi kekuasaan Kehakiman yang dimiliki oleh advokat sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) dan (3) UUD 1945.

Pemohon mendalilkan bahwa berlakunya Pasal 36 UU Mahkamah Agung yang memberikan kewenangan Mahkamah Agung dan Pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh Menteri Kehakiman) untuk mengawasi advokat adalah kontradiktif dengan Pasal 12 UU Advokat yang memberikan kewenangan bagi Organisasi Advokat untuk melakukan pengawasan terhadap advokat. Akibatnya telah terjadi ketidakpastian hukum dalam pengawasan terhadap Pemohon dan Advokat pada umumnya. Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Pemerintah atas kinerja para advokat dianggap sebagai bentuk mengekangan yang bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, ”Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan,” maupun Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi, ”Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.”

Pemohon berpotensi mengalami kerugian langsung dengan berlakunya Pasal 36 UU Mahkamah Agung dimana Mahkamah Agung dan Pemerintah (Menteri Kehakiman) berhak untuk melakukan penindakan berupa; pemberhentian sementara advokat dari jabatan advokat hingga pencabutan praktik ijin sebagai advokat. Dengan demikian, maka Mahkamah Agung dan Pemerintah (Menteri Kehakiman) dianggap dapat dengan sewenang-wenang melakukan penindakan pada advokat yang pada akhirnya mencederai kemandirian advokat sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Dalam petitumnya, Pemohon memohon Majelis Hakim Konstitusi untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; menyatakan UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Khusus Pasal 36 berikut Penjelasannya sepanjang mengenai “Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum”, bertentangan dengan UUD 1945; menyatakan UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Khusus Pasal 36 berikut Penjelasannya sepanjang menyangkut “Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam menentukan apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan a quo sebagaimana ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), maka Mahkamah melakukan sejumlah penalaran yakni; Sudah diterima doktrin yang menyatakan, dalam menafsirkan konstitusi tatkala terjadi pertentangan satu undang-undang dengan undang-undang lain maka asas-asas yang berlaku dalam penafsiran hukum, yaitu (1) lex posteriore derogat legi priori, (2) lex superiore derogat lex inferiori, (3) lex specialis derogat lex generalis, juga berlaku. Hal demikian, antara lain, ditegaskan oleh Prof. Dr. H.C. Heinrich Scholler, “... the legal interpretation mentioned above (constitutional interpretation principles) is also the basis of the principles on constitutional interpretation; in reality we can support the idea that basically legal interpretation and constituional interpretation are grounded on the same principles” [“...penafsiran hukum sebagaimana disebutkan di atas (asas-asas penafsiran konstitusi) adalah juga merupakan landasan bagi penerapan asas-asas dalam penafsiran konstitusi; pada kenyataannya kita dapat menyetujui pemikiran bahwa pada dasarnya penafsiran hukum dan penafsiran konstitusi berlandaskan pada asas-asas yang sama”].

Dalam melakukan penafsiran dimaksud, terlepas dari metode penafsiran mana pun yang dipilih, Mahkamah berpegang pada sejumlah dalil (proposisi), yaitu:

konstitusi atau undang-undang dasar adalah seperangkat aturan;
aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar memiliki kedudukan tertinggi;
aturan-aturan yang dituangkan dalam undang-undang adalah lebih rendah kedudukannya;
dalam hal terjadi pertentangan atau kontradiksi maka aturan yang lebih rendah harus memberi jalan kepada yang lebih tinggi;
dalam hal terjadi sengketa, adalah hakim yang menentukan standar penilaian konstitusionalitas berdasarkan konstitusi itu sendiri, bukan berdasarkan apa yang disukai oleh hakim yang diartikan sebagai apa yang dimaksud oleh konstitusi.

Dalil-dalil di atas, yang oleh Mahkamah dijadikan ukuran dalam menilai kewenangan Mahkamah atas permohonan a quo, karena terdapat dua atau lebih undang-undang yang saling bertentangan dan menimbulkan keragu-raguan dalam penerapannya yang bermuara pada tidak adanya kepastian hukum sehingga menurut penalaran yang normal keadaan demikian potensial mengakibatkan terlanggarnya atau tidak terlaksanakannya ketentuan Undang-Undang Dasar dan/atau prinsip-prinsip yang melekat padanya, oleh karena itu telah nyata bagi Mahkamah bahwa terdapat persoalan konstitusionalitas undangundang.

Sebagai pengawal konstitusi, tidak terdapat keragu-raguan pada Mahkamah untuk menyatakan diri berwenang guna memeriksa dan memutus permohonan a quo, terlepas dari terbukti tidaknya dalil-dalil para Pemohon setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan. Meskipun, dengan pernyataan demikian, tidak terkandung maksud bahwa Mahkamah berwenang mengadili setiap persoalan pertentangan antar undang-undang, melainkan hanya apabila pertentangan demikian menurut penalaran yang normal menimbulkan persoalan konstitusionalitas berupa peluang terlanggarnya atau tidak terlaksananya ketentuan UUD 1945 dan/atau prinsip-prinsip yang melekat di dalamnya, sebagaimana tercermin dalam permohonan a quo.

Mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagaimana Pasal 51 UU MK, mensyaratkan adanya kerugian langsung yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia, masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat dan lembaga negara. Dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon adalah sebagai advokat, sehingga terlepas dari terbukti atau tidaknya kerugian konstitusional yang didalilkan, para Pemohon mempunyai kepentingan langsung dengan substansi permohonan, oleh karenanya Pemohon memiliki legal standing untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Dalam pertimbangannya Mahkamah memberikan perhatian pada perubahan Pasal 54 UU Nomor 2 Tahun 1986 sebagai berikut: (1) Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas pekerjaan penasihat hukum dan notaris di daerah hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman; (2) Berdasarkan hasil laporan tersebut dalam ayat (1), Menteri Kehakiman dapat melakukan penindakan terhadap penasihat hukum dan notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan yang bersangkutan, setelah mendengar usul/pendapat Ketua Mahkamah Agung dan organisasi profesi yang bersangkutan; (3) Sebelum Menteri Kehakiman melakukan penindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengadakan pembelaan diri; (4) Tata cara pengawasan dan penindakan serta pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman berdasarkan undang-undang;

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 di atas kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 (butir 35) sehingga menjadi berbunyi: (1) Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris; (2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris dapat melakukan penindakan terhadap notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan yang bersangkutan, setelah mendengar pendapat organisasi profesi yang bersangkutan; (3) Sebelum Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan pembelaan diri; (4) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung; (5) Ketentuan mengenai tata cara penindakan dan pembelaan diri. Kata “penasihat hukum” dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tersebut, dihapus.

Dengan demikian, penasihat hukum (yang setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 disebut Advokat) sejak saat itu telah tidak lagi berada di bawah pengawasan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (sebagai bagian dari pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung). Menggunakan penafsiran gramatikal dan sistimatis, sesungguhnya Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 (yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004) telah dicabut secara menyeluruh oleh Undang-Undang Jabatan Notaris yang dengan demikian secara tidak langsung juga berarti telah mengubah ketentuan Pasal 36 UU Mahkamah Agung sehingga membawa implikasi yuridis bahwa pengawasan terhadap advokat (yang sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 disebut “penasihat hukum”) yang sebelumnya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang berada di bawahnya, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, sudah tidak berlaku lagi dan yang berlaku adalah ketentuan Pasal 12 UU Advokat yang ayat (1)-nya menyatakan, “Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh organisasi Advokat”, sementara pada ayat (2)-nya dikatakan, “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan analisis dan alur pikir sebagaimana diuraikan di atas, ternyata di satu pihak, Mahkamah tidak menemukan adanya hak konstitusional sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon yang dilanggar dengan tidak diubahnya ketentuan Pasal 36. Namun di pihak lain, telah nyata bagi Mahkamah bahwa pembentuk undang-undang tidak cermat dalam melaksanakan kewenangannya yang berakibat pada timbulnya inkonsistensi antara satu undang-undang dan undang-undang lainnya. Inkonsistensi demikian telah menimbulkan keragu-raguan dalam implementasi undang-undang bersangkutan yang bermuara pada timbulnya ketidakpastian hukum, keadaan mana potensial menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ketidakpastian hukum demikian juga inkonsisten dengan semangat untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum di mana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan.

Mahkamah juga tidak sependapat dengan para Pemohon yang dalam permohonannya menganggap dirinya memiliki hak konstitusional berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang digunakan para Pemohon untuk mendalilkan bahwa Pasal 36 UU Advokat bertentangan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman karena Pasal 36 dimaksud memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung dan Pemerintah untukmelakukan pengawasan terhadap advokat. Pengawasan terhadap Advokat yang menurut Pasal 12 ayat (1) UU Advokat kewenangannya diberikan kepada Organisasi Advokat, adalah dengan maksud agar dalam menjalankan profesinya, Advokat selalu menjunjung tinggi kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (2) UU Advokat.

Mahkamah berkesimpulan bahwa ketidakcermatan dalam proses perubahan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, yang tidak mengubah Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dimaksud, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya, sehingga setelah berlakunya Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maka keberadaan dan keberlakuan Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dikabulkan. Dengan pertimbangan tersebut, dalam amar Putusannya Mahkamah memutuskan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dan emnyatakan Pasal 36 UU Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

IKHTISAR PUTUSAN

PERKARA NOMOR 009/PUU-IV/2006

Tentang KETENTUAN PERALIHAN UNDANG-UNDANG ADVOKAT

Pemohon	:	Wahyu Purwana, S.H.,M.H., (Pemohon I); M. Widhi Datu Wicaksono, S.H. (Pemohon II); Dhatu Haryo Yudo, S.H. (Pemohon III); Mohammad Sofyan, S.H. (Pemohon IV).
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Pokok Perkara	:	Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), (2), Pasal 28D ayat (1), (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyangkut hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian yang sama di depan hukum.
Amar Putusan	:	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
Tgl. Putusan	:	Rabu, 12 Juli 2006.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon mengajukan pengujian materiil karena merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) yang menyangkut kesamaan kedudukan antara advokat dengan konsultan hukum, sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945. Para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 32 ayat (1) UU Advokat sepanjang menyangkut kesamaan kedudukan antara advokat dengan konsultan hukum bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), (2), Pasal 28D ayat (1), (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Atas dasar tersebut, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan pasal-pasal tersebut sepanjang menyangkut kesamaan kedudukan antara advokat dengan konsultan hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Pemohon I sebagai advokat dan konsultan hukum menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 32 ayat (1) UU Advokat karena Pemohon I tidak bisa melimpahkan atau memberikan pekerjaan kepada Pemohon II, III dan IV yang belum menjadi advokat. Sehingga Pemohon II, III, IV tidak dapat bekerja, sementara perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan hukum sudah mencapai tingkat yang relatif sangat tinggi namun tidak sebanding dengan jumlah advokat yang ada.

Terkait dengan kedudukan hukum dan kepentingan para Pemohon dimana kedudukan Pemohon I adalah sebagai advokat dan Pemohon II, III, IV adalah pihak yang sehari-hari bekerja sebagai staf advokat maka para Pemohon termasuk dalam kualifi kasi Pemohon perorangan warga negara Indonesia menurut Pasal 51 ayat (1) butir a UU MK. Pemohon mendalilkan bahwa sangat dirugikan hak konstitusionalnya oleh Undang- Undang a quo sehingga mengajukan permohonan agar Mahkamah, berdasarkan kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, berkenan memeriksa permohonan dan memutus.

Pemohon I menganggap dengan adanya persamaan antara advokat dengan konsultan hukum menurut Pasal 32 ayat (1) UU Advokat menyebabkan tidak dapat memberikan wewenang atau pekerjaan kepada Pemohon II, III, IV untuk melakukan pekerjaan di bidang hukum praktik karena yang bersangkutan belum menjadi advokat, sehingga Pemohon II, III, IV tidak dapat melakukan pekerjaan di bidang praktis hal ini sangat merugikan hak konstitusional Pemohon II, III, IV karena tidak dapat mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya.

Dengan tidak dibedakannya antara kedudukan advokat dengan konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU Advokat, Pemohon I yang mencantumkan pekerjaan Pemohon II sebagai konsultan hukum dianggap telah melakukan tidak pidana pemalsuan yaitu menggunakan surat palsu sehingga menyebabkan Pemohon I dan II dianggap melanggar KUHP. Hal ini merugikan hak konstitusional para Pemohon berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian yang sama di depan hukum. Menyangkut kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK menyebutkan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Dengan memperhatikan dalil Pemohon yang intinya menerangkan bahwa Pemohon merasa dirugikan karena persamaan kedudukan maka Mahkamah berpendapat Pemohon memenuhi persyaratan adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing).

Terhadap pokok permohonan, yaitu Pasal 32 ayat (1) UU Advokat, Bab XII Ketentuan Peralihan yang berbunyi; “Advokat, penasehat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”, Mahkamah menilai:

Pasal 32 ayat (1) UU Advokat adalah ketentuan Peralihan maka materi muatannya bukanlah mengenai batasan pengertian atau definisi sebagaimana yang lazim merupakan materi muatan ketentuan umum suatu undang-undang. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar. Selain itu ketentuan peralihan lazimnya memuat asas hukum mengenai hak-hak yang telah diperoleh sebelumnya tetap diakui, disamping itu ketentuan peralihan diperlukan untuk menjamin kepastian hukum bagi kesinambungan hak serta mencegah kekosongan hukum.
Pasal 32 ayat (1) UU Advokat bukanlah ketentuan yang bermaksud mencam-puradukkan pengertian advokat, penasehat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum, melainkan sekedar pengakuan atas suatu status hukum lama ke dalam status hukum baru menurut UU Advokat yang justru menguntungkan bagi mereka yang sebelumnya tidak berstatus advokat.
Ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Advokat sama sekali tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) dengan hak konstitusional sehingga tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

IKHTISAR PUTUSAN

PERKARA NOMOR 014/PUU-IV/2006

Tentang WADAH TUNGGAL ORGANISASI ADVOKAT

Pemohon	:	Sudjono, S.H.; Drs. Artono, S.H., M.H.; Ronggur Hutagalung, S.H., M.H.
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Pokok Perkara	:	Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 32 ayat (4) UU Advokat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyangkut hak memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh kebebasan berserikat dan berkumpul dengan tetap berkewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.
Amar Putusan	:	Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.
Tgl. Putusan	:	Kamis, 30 November 2006.

Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang telah diambil sumpahnya sebagai Advokat dan atau Pengacara dan atau Penasehat Hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam wilayah kedudukan masing-masing tempat kedudukan para Pemohon.

Dalam permohonannya, para Pemohon menyatakan bahwa dahulu mereka yang tergabung dalam Persekutuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) menyatakan dapat memperjuangkan asas monopoli profesi guna melindungi kepentingan masyarakat pencari keadilan. Namun sejak diberlakukannya undang-undang profesi, dalam hal ini UU Advokat, para Pemohon semakin menjadi tidak berdaya. Lebih parah lagi, sejak dinyatakannya Pasal 31 UU Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam putusan perkara Nomor 006/PUU-II/2004 oleh Mahkamah Konstitusi RI.

Setelah para Pemohon diangkat sebagai Advokat, para Pemohon menggabungkan diri dalam Persekutuan Hukum Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), yang kemudian tergabung dalam Persekutuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) karena adanya Musyawarah Advokat Indonesia di Jakarta pada 10 Nopember 1985 dengan dihadiri oleh “seluruh” unsur-unsur Advokat dari seluruh pelosok tanah air, yang disaksikan pula oleh antara lain Menhankam Pangab i.c Jenderal L.B. Moerdani, Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Menteri Kehakiman RI, Kapolri dan lain-lain.

Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat adalah untuk menyatukan para Advokat dalam satu bentuk organisasi dan atau menyatukan Organisasi Advokat Indonesia antara lain Ikadin. Namun demikian, dalam implementasinya, nyata-nyata merugikan Persekutuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) di mana para Pemohon dengan susah payah telah ikut mendirikan dan atau ikut membina selama lebih dari 21 tahun, bahkan telah terdaftar dan menjadi anggota International Bar Association (IBA) harus dipaksakan menjadi wadah tunggal dalam bentuk yang lain.

Peradi, dalam formulir pendaftaran ulang, pendaftar dipaksa untuk membuat pernyataan akan tunduk dan patuh peraturan yang dibuat Peradi, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Dalam catatan butir 9 disebutkan bahwa siapapun yang tidak mendaftar pada batas waktu yang telah ditentukan akan dianggap mengundurkan diri sebagai Advokat dan apabila mereka ingin menjadi Advokat harus mengikuti proses sebagaimana diatur dalam UU Advokat. Menurut para Pemohon ini adalah bukti dari pelecehan terhadap Hak Asasi Manusia dan hak konstitusional seperti tercantum dalam Bab XA Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Para Pemohon menjadi Advokat berdasarkan Surat Pengangkatan dari Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung, dan disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi setempat, dan Surat Pengangkatan tersebut berlaku selama seumur hidupnya. Karena itu Pasal 32 ayat (4) yang memerintahkan untuk dibentuk wadah tunggal Advokat (single bar), juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Peradi yang menyatakan dirinya sebagai wadah tunggal organisasi advokat, adalah produk dari Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, adalah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, menurut para Pemohon, mengikuti pola berpikir era Orde Baru dan sangat bertentangan dengan era Reformasi seperti tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Asas wadah tunggal yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menghilangkan hak konstitusional para Pemohon yang sejak 1985 berjuang untuk kebebasan organisasi sampai proses pembentukan di Komisi III DPR.

Saat itu Pemohon menjabat Ketua Umum DPP Ikadin dan Ketua KKAI (Komite Kerja Advokat Indonesia) yang terdiri delapan organisasi advokat dan non advokat. para Pemohon menginginkan UU Advokat yang bukan merupakan wadah tunggal (single bar), tapi berbasis pada federasi (multi bar). Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Permohonan para Pemohon adalah mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282, selanjutnya disebut UU Advokat), khususnya Pasal 1 angka 1 dan angka 4, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), sehingga secara prima facie Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. Akan tetapi, khusus untuk Pasal 32 ayat (3) karena pernah diuji oleh Mahkamah dalam Perkara Nomor 019/PUU-I/2003 maka akan dipertimbangkan bersama pokok perkara apakah terdapat alasan konstitusional yang berbeda dalam permohonan a quo sebagaimana pendapat Mahkamah terhadap Pasal 60 UU MK dalam Perkara Nomor 011/PUU-IV/2006.

Sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya, Mahkamah telah menentukan lima syarat mengenai kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:

harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifi k dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Ketiga Pemohon adalah advokat anggota Ikadin, bertindak sebagai pribadi, dan mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Para Pemohon adalah WNI yang berprofesi sebagai Advokat dan tergabung dalam Organisasi Advokat Peradin, kemudian menjadi Ikadin;
Para Pemohon tidak menjelaskan secara spesifi k hak-hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal UU Advokat yang dimohonkan pengujian, serta tidak menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya baik yang bersifat aktual maupun potensial;
Para Pemohon hanya mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU Advokat bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945; bahwa Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945; bahwa Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, tetapi tidak disertai alasan atau argumentasi mengapa dikatakan bertentangan;
Para Pemohon menilai terbentuknya Organisasi Advokat Peradi merugikan Ikadin yang telah didirikannya dengan susah payah;
1. Para Pemohon mengkuatirkan kebijakan pendaftaran ulang Advokat yang dilakukan Peradi akan merugikan hak-hak konstitusionalnya sebagai WNI dan sebagai Advokat yang telah diangkat secara resmi oleh Pemerintah.

Dengan demikian, para Pemohon termasuk kualifi kasi Pemohon perorangan WNI dan sebagai perorangan WNI memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, meskipun tidak didalilkan secara eksplisit, tetapi dapat disimpulkan dari pasal-pasal UUD 1945 yang oleh para Pemohon dianggap dilanggar oleh beberapa pasal UU Advokat yang dimohonkan pengujian. Sebagai Advokat para Pemohon berkepentingan terhadap UU Advokat dan berhak mempersoalkan apakah UU Advokat merugikan diri dan profesinya atau tidak. Maka, sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat, para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian UU Advokat terhadap UUD 1945. Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan para Pemohon memiliki legal standing maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan yang diajukan oleh para Pemohon.

Dalam pokok permohonan, Mahkamah menilai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 tidak mengandung persoalan konstitusionalitas sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, karena hanya memuat defi nisi atau pengertian sebagaimana lazimnya dalam ketentuan umum suatu undang-undang; ketentuan tersebut juga tidak merujuk bahwa nama organisasi advokat yang didirikan menurut UU Advokat harus bernama Organisasi Advokat sebagaimana dikemukakan oleh Ahli dari Pemohon, karena istilah organisasi advokat dimaksud hanya untuk memudahkan penyebutan yang berulang-ulang dalam UU Advokat tentang satu-satunya wadah profesi advokat. Penulisan istilah ”Organisasi Advokat” dengan huruf O dan A kapital, meskipun benar secara gramatikal menurut ilmu perundang-undangan menunjukkan sebagai nama diri, namun pendekatan gramatikal saja tanpa memperhatikan pendekatan historis tentang maksud (intent) pembentuk undang-undang maupun konteks materi yang diatur oleh Undang-Undang a quo secara keseluruhan (sistimatis-kontekstual), dapat menimbulkan pengertian yang menyesatkan. Karena, menurut maksud (intent) pembentuk undangundang maupun dari segi konteks keseluruhan materi Undang-Undang a quo, penulisan ”Organisasi Advokat” dengan huruf O dan A kapital tersebut dimaksudkan bukan sebagai nama diri tertentu, melainkan sebagai kata benda biasa yang menunjukkan makna umum.

Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang arahnya menuju “single bar organization”, tetapi dari fakta persidangan menurut keterangan PERADI dan delapan organisasi yang mengemban tugas sementara Organisasi Advokat sebelum organisasi dimaksud terbentuk [vide Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat], yakni Ikadin, AAI, IPHI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM, dan APSI, kedelapan organisasi pendiri PERADI tersebut tetap eksis namun kewenangannya sebagai organisasi profesi Advokat, yaitu dalam hal kewenangan membuat kode etik, menguji, mengawasi, dan memberhentikan Advokat [vide Pasal 26 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 2 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) UU Advokat], secara resmi kewenangan tersebut telah menjadi kewenangan PERADI yang telah terbentuk. Adapun kedelapan Organisasi Advokat pendiri PERADI tetap memiliki kewenangan selain kewenangan yang telah menjadi kewenangan PERADI, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU Advokat meniadakan eksistensi kedelapan organisasi, yang karenanya melanggar prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur UUD 1945 (vide Putusan Mahkamah Nomor 019/PUUI/ 2003).

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 tidak beralasan. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat. Karena, Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menyebutkan, ”Organisasi Advokat merupakan satusatunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”, maka organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004); bahwa penyebutan secara eksplisit nama delapan organisasi yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 33 UU Advokat tidaklah menyalahi hakikat suatu aturan peralihan yang oleh Ahli dari Pemohon dianggap memihak kelompok tertentu, melainkan hanya untuk mengukuhkan fakta hukum tertentu (legal fact) yang ada dan peralihannya ke dalam fakta hukum baru menurut UU Advokat.

Larangan rangkap jabatan yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (3) UU Advokat tidak ada persoalan konstitusionalitas dalam pasal tersebut, dalam arti tidak terdapat pelanggaran hak konstitusional, melainkan sebagai konsekuensi logis pilihan atas suatu jabatan tertentu. Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya. Selain itu, Pasal 32 ayat (3) UU Advokat pernah dimohonkan pengujian kepada Mahkamah yang oleh Mahkamah dalam Putusannya Nomor 019/PUU-I/2003 telah dinyatakan ditolak.

Kekuatiran para Pemohon tentang nasibnya sebagai Advokat yang telah diangkat dan diambil sumpah, sebenarnya tidak perlu ada karena telah dijamin oleh Pasal 32 ayat (1) UU Advokat, sedangkan masalah heregistrasi Advokat yang dilakukan oleh Peradi lebih merupakan kebijakan dan/atau norma organisasi yang tidak ada kaitannya dengan konstitusional tidaknya UU Advokat. Selain itu, menurut keterangan Ketua Umum PERADI di persidangan, adanya ketentuan yang dipersoalkan para Pemohon dalam Pengumuman PERADI 16 Juni 2006 (Bukti P-5) sebenarnya sudah dicabut dalam Pengumuman PERADI berikutnya yang tidak disertakan sebagai alat bukti dalam permohonan. Sehingga, dalildalil para Pemohon sepanjang mengenai kekuatiran sebagaimana dimaksudkan para Pemohon, tidak beralasan.

Dengan demikian dalil-dalil para Pemohon tidak cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

IKHTISAR PUTUSAN

PERKARA NOMOR 015/PUU-IV/2006

Tentang PEMBENTUKAN WADAH TUNGGAL ORGANISASI ADVOKAT

Pemohon	:	Fatahilah Hoed, S.H.
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Pokok Perkara	:	Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengenai konstitusionalitas organisasi Advokat bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28F UUD 1945 menyangkut prinsip hak mengembangkan diri.
Amar Putusan	:	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
Tgl. Putusan	:	Kamis, 30 November 2006.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon bernama Fatahilah Hoed, S.H. adalah Sarjana Hukum lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dalam permohonan tertulis menyatakan bekerja sebagai Konsultan Hukum pada Law Firm Lubis Ganie Surowidjojo, tetapi dalam persidangan mengaku hanya sebagai karyawan biasa pada Law Firm dimaksud. Sebagai sarjana hukum lulusan pendidikan tinggi hukum, Pemohon berminat untuk mengembangkan diri di bidang hukum baik secara praktik maupun pendalaman teori. Permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat).

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut. Berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing), Pemohon menganggap dirugikan hak konstitusionalnya yang tercantum dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan oleh berlakunya Pasal 32 ayat (3) UU Advokat. Menurut Pemohon, ketentuan tersebut hanya berlaku 2 tahun sampai dengan tahun 2005 sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat bahwa Organisasi Advokat yang merupakan wadah tunggal para Advokat sudah harus terbentuk, padahal Peradi yang dibentuk tidak memenuhi syarat organisasi karena tidak dibentuk secara demokratis melalui kongres para Advokat (hanya berdasarkan konsensus delapan organisasi tersebut) dan tidak memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga).

Keadaan tersebut menyebabkan ketidakjelasan bagi Pemohon yang berminat mengembangkan dirinya menjadi Advokat yang harus mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh organisasi Advokat, tetapi organisasi Advokat sebagaimana yang dimaksud UU Advokat belum ada, sebab kenyataannya delapan organisasi yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (3) UU Advokat masih tetap eksis. Dalam petitumnya, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk :

menyatakan tugas dan kewenangan Organisasi Advokat yang tercantum pada Pasal 32 ayat (3) UU Advokat telah habis masa berlakunya sampai dengan tahun 2005, sehingga setiap aktifi tas yang dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut termasuk pendirian Peradi dan pemilihan pengurus Peradi melalui konsensus dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena telah melewati waktu dua tahun sebagaimana digariskan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat karena tidak taat hukum dalam hal ini mematuhi ketentuan UU Advokat sehingga berakibat terjadinya dampak sebagaimana dikemukakan di atas, yang mana bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon dalam UUD 1945;
menyatakan bahwa Organisasi Advokat yang tercantum pada Pasal 32 ayat (3) UU Advokat telah melaksanakan tugasnya menyalahi UU Advokat sehingga merugikan hak-hak Pemohon sebagaimana diatur UUD 1945 dan menimbulkan preseden buruk untuk menciptakan kepatuhan terhadap hukum;
menyatakan bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) bukanlah Organisasi Advokat yang sesuai dengan kriteria dalam UU Advokat karena keberadaan Peradi tidak sesuai sebagaimana yang diatur UU Advokat dan telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon disebabkan tidak adanya kejelasan dan menimbulkan banyak masalah yang menghambat hak konstitusional Pemohon sesuai Pasal 24C dan Pasal 28C ayat (1) dan (2) serta Pasal 28F UUD 1945.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa meskipun Pemohon memenuhi kualifi kasi sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia dan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, tetapi tidak ada kaitan antara hak konstitusional tersebut dengan berlakunya Pasal 32 ayat (3) UU Advokat dan juga tidak ada kerugian hak konstitusional Pemohon, baik secara aktual maupun potensial, serta seandainya pun permohonan dikabulkan tidak akan berpengaruh apa pun kepada Pemohon.

Dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi syarat legal standing untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 32 ayat (3) UU Advokat terhadap UUD 1945. Oleh karena Pemohon tidak memiliki legal standing maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

IKHTISAR PUTUSAN

PERKARA NOMOR 101/PUU-VII/2001

Tentang SUMPAH PROFESI ADVOKAT

Pemohon	:	H.F. Abraham Amos, S.H. (Pemohon I), Djamhur, S.H. (Pemohon II) dan Drs. Rizki Hendra Yoserizal, S.H. (Pemohon III).
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) terhadap UUD 1945.
Pokok Perkara	:	Pasal 4 ayat (1) UU Advokat mengenai wajib sumpah advokat sebelum menjalankan profesinya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyangkut hak atas pekerjaan yang layak.
Amar Putusan	:	Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
Tanggal Putusan	:	Rabu, 30 Desember 2009.

Ikhtisar Putusan :

Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009 ini diajukan oleh 3 orang Pemohon yakni: 1. H.F. Abraham Amos, S.H. (Pemohon I); 2. Djamhur, S.H. (Pemohon II); dan 3. Drs. Rizki Hendra Yoserizal, S.H. (Pemohon III). Para Pemohon sebagai sekelompok warga negara Indonesia mempunyai kepentingan yang sama untuk mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Mereka menilai telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 4 ayat (1) UU Advokat.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah memiliki kewenangan konstitusional untuk mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian UU Advokat, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan.

Menyangkut kedudukan hukum (legal standing), Pasal 51 ayat (1) UU MK menentukan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Salah satu pihak tersebut adalah perorangan warga negara Indonesia, termasuk pula kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.

Dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 syarat, yaitu:

adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Pemohon berpendapat bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang menentukan bahwa advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh sebelum menjalankan profesinya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, telah merugikan hak konstitusional Pemohon. Hal ini disebabkan oleh terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 yang intinya meminta kepada para Ketua Pengadilan Tinggi untuk tidak mengambil sumpah para advokat baru. Apabila ada advokat yang diambil sumpahnya menyimpang dari ketentuan Pasal 4 UU Advokat maka dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di pengadilan.

Mahkamah menilai Pasal 4 ayat (1) UU Advokat dapat merugikan hak konstitusional para Pemohon, khususnya hak untuk bekerja sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 apabila para Ketua Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan perintah Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut. Dengan demikian, kerugian hak konstitusional Pemohon bersifat aktual dan spesifik yang mempunyai hubungan kausal dengan pengujian Pasal 4 ayat (1) UU Advokat. Apabila permohonan dikabulkan, maka kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan terjadi. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pernohonan.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Advokat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para Pemohon sehingga para Pemohon tidak dapat bekerja untuk memperoleh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

Untuk memperkuat dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti berupa Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/5/2009 tanggal 1 Mei 2009. Surat Ketua Mahkamah Agung itu tidak bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, namun melanggar Pasal 28D UUD 1945 yakni melanggar hak-hak konstitusional para advokat yang telah diambil sumpahnya oleh suatu organisasi advokat untuk bekerja melakukan praktik profesi advokat. Pemohon berpendapat tidaklah rasional jika pengambilan sumpah oleh organisasi advokat yang dilakukan oleh para rohaniawan dinyatakan tidak sah.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat yang pada intinya adalah sebagai berikut.

Hambatan yang dialami para Pemohon untuk bekerja dalam profesi advokat tidak didasari oleh adanya norma hukum yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, akan tetapi disebabkan oleh penerapan norma Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sebagai akibat adanya Surat Mahkamah Agung yang melarang Pengadilan Tinggi mengambil sumpah para calon Advokat sebelum organisasi advokat bersatu.
Penyelenggaraan sidang terbuka Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat merupakan kewajiban atributif yang diperintahkan undang-undang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakannya. Namun demikian, Pasal 28 ayat (1) UU Advokat juga mengamanatkan adanya organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat. Oleh karena itu, para advokat dan organisasi-organisasi advokat yang saat ini ada yakni Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI), harus mengupayakan terwujudnya organisasi advokat.

Berdasarkan pendapat di atas, Mahkamah menilai Pasal 4 ayat (1) UU Advokat konstitusional sepanjang frasa ”di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” harus dimaknai sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkannya dengan 2 organisasi advokat yang ada secara de facto. Untuk mendorong terbentuknya organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, maka Pengadilan Tinggi wajib mengambil sumpah para calon Advokat tanpa memperhatikan organisasi advokat yang saat ini ada secara de facto. Organisasi advokat yang saat ini ada hanya bersifat sementara untuk jangka waktu 2 tahun sampai terbentuknya organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat. Apabila setelah jangka waktu 2 tahun organisasi advokat tersebut belum dibentuk maka perselisihan tentang organisasi advokat yang sah diselesaikan melalui peradilan umum.

Dalam amar putusannya, Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Mahkamah juga menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa ”di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa ”Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak amar putusan ini diucapkan”.

PUTUSAN

Nomor 66/PUU-VIII/2010

Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H, cs

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU Advokat) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
1. badan hukum publik atau privat; atau
2. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah Advokat yang tergabung dalam Persatuan Advokat Indonesia merasa hak konstitusional mereka terganggu oleh adanya ketentuan Pasal 28 ayat (1) yaitu keharusan satu-satunya wadah Organisasi Advokat, Pasal 30 ayat (2) yakni kewajiban setiap advokat menjadi anggota Organisasi Advokat, dan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat yang memberi limit waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU Advokat Organisasi Advokat sudah harus terbentuk karena menurut para Pemohon ketentuanketentuan tersebut bertentangan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bertentangan dengan hak tiap-tiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta bertentangan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam UUD 1945.

Dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan Pendapat Mahkamah

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan para Pihak Terkait, keterangan saksi dan ahli dari para Pemohon dan Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa para Pemohon memohon pengujian konstitusional atas Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 36A UUD 1945;

[3.9.2] Bahwa Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat telah dimohonkan pengujian dan telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006 dengan amar putusan, “Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak untuk seluruhnya”;

[3.9.3] Bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, kecuali dengan alasan lain atau berbeda, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali (vide Pasal 60 UU MK, Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang);

[3.9.4] Bahwa menurut Mahkamah, pada hakikatnya alasan-alasan para Pemohon dalam permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006 sama dengan alasan- alasan para Pemohon dalam permohonan a quo;

[3.9.5] Bahwa pertimbangan-pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006 sepanjang mengenai pasal-pasal yang telah diuji mutatis mutandis dengan batu uji yang sama menjadi pertimbangan pula dalam putusan a quo;

[3.9.6] Bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika; kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagai hak konstitusional, bertentangan dengan ketentuan keharusan Organisasi Advokat sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat, keharusan setiap Advokat menjadi anggota Organisasi Advokat, keharusan membentuk Organisasi Advokat dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU Advokat mulai berlaku;

[3.9.7] Bahwa Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006, Mahkamah telah memberikan pertimbangan, antara lain, “Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu- satunya wadah profesi Advokat. Karena Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menyebutkan, Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat, maka organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004)”. Satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat adalah satusatunya wadah profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)], pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f], pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)], membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)], dan memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1), UU Advokat]. UU Advokat tidak memastikan apakah wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan wewenang-wewenang tersebut berhak untuk tetap eksis atau tetap dapat dibentuk. Memperhatikan seluruh ketentuan dan norma dalam UU Advokat serta kenyataan pada wadah profesi Advokat, menurut Mahkamah, satu-satunya wadah profesi Advokat yang dimaksud adalah hanya satu wadah profesi Advokat yang menjalankan 8 (delapan) kewenangan a quo, yang tidak menutup kemungkinan adanya wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan 8 (delapan) kewenangan tersebut berdasarkan asas kebebasan berkumpul dan berserikat menurut Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa dalam pembentukan PERADI, 8 (delapan) organisasi advokat yang ada sebelumnya tidak membubarkan diri dan tidak meleburkan diri pada PERADI;

[3.9.8] Bahwa mengenai Lambang Negara yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Mahkamah mempertimbangkan bahwa tidaklah relevan membandingkan organisasi negara dengan Organisasi Advokat. Selain itu, menurut Mahkamah seandainya pun kita bandingkan dengan organisasi negara, maka memang Bhinneka Tunggal Ika mengakui pluralisme, akan tetapi Negara Indonesia yang dibentuk ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik (vide Pasal 1 ayat (1) UUD 1945) bukan negara berbentuk federasi. Bahkan lebih dari itu Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 menegaskan, “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. Dalam faktanya bisa saja ada organisasi kemasyarakatan yang berbentuk federasi atau tunggal, tergantung pada pilihan bentuk masing-masing selama tidak bertentangan dengan konstitusi. Pilihan bentuk Organisasi Advokat yang tunggal tidaklah bertentangan dengan konstitusi;

[3.9.9] Bahwa tentang batu uji Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, menurut Mahkamah Organisasi Advokat yang tunggal tidak menghalangi seseorang untuk melakukan pekerjaan dan mendapatkan penghidupan yang layakbagi kemanusiaan Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan para Pemohon harus dinyatakan ne bis in idem;

[3.9.10] Bahwa Pasal 30 ayat (2) UU Advokat yang menyatakan, “Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat”,menurut Mahkamah, merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga pengujian norma ini harus dinyatakan tidak beralasan hukum;[3.9.11] Bahwa mengenai pengujian Pasal 32 ayat (4) UU Advokat telah pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006 tersebutdi atas, Mahkamah dalam pertimbangannya antara lain menyatakan, “Bahwa Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya”;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon untuk menguji konstitusionalitas pasal-pasal a quo untuk sebagian harus dinyatakan ne bis in idem, sedangkan untuk sebagian lainnya harus dinyatakan tidak terbukti;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Permohonan para Pemohon sebagian ne bis in idem dan sebagian tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengujian Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak dapat diterima;
Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

PUTUSAN

Nomor 71/PUU-VIII/2010

H.F. Abraham Amos, S.H., cs

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU Advokat) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD

1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta

Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
badan hukum publik atau privat; atau
lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusanputusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah Praktisi Hukum/Advokat yang merasa hak konstitusional mereka terhalang oleh adanya ketentuan Pasal 28 ayat (1) yaitu keharusan satu-satunya wadah Organisasi Advokat, Pasal 30 ayat (2) yakni kewajiban setiap advokat menjadi anggota Organisasi Advokat, dan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat yang memberi limit waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU Advokat Organisasi Advokat sudah harus terbentuk karena menurut para Pemohon ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan hak tiap-tiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, bertentangan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, bertentangan dengan kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena para Pemohon yang bernaung di bawah Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan telah disumpah oleh Alim Ulama atau Rohaniwan Agama Kristen Protestan karena putusan Mahkamah Nomor 101/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009 tidak ditaati dan dipatuhi oleh Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sehingga para kandidat Advokat KAI tidak disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan tidak diperkenankan beracara di pengadilan, padahal hak-hak para Pemohon tersebut dijamin dalam UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa,

mengadili, dan memutus permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan memper-timbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.9] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permo-honan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan para Pihak Terkait, keterangan saksi dan ahli dari para Pemohon dan Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.9.1] Menimbang bahwa para Pemohon memohon pengujian konsti-tusional atas Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat dengan batu uji yakni Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;

[3.9.2] Menimbang bahwa selain dari Pasal 28 UUD 1945, pasal-pasal UUD 1945 lainnya yang dijadikan batu uji oleh para Pemohon adalah pasal-pasal yang telah dijadikan batu uji dalam permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006. Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Mahkamah Nomor 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006 dan putusan Nomor 66/PUUVIII/2010, tanggal 27 Juni 2011 mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam putusan a quo;

[3.9.3] Menimbang bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 UUD 1945 yang merupakan satu-satunya batu uji baru dalam permohonan para Pemohon, pada hakikatnya sama maknanya dengan ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menentukan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat” yang telah dijadikan batu uji dalam permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006 yang telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Nomor 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006 yang menolak permohonan para Pemohon. Dengan demikian, pengujian Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang telah diuji dalam permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006 dan permohonanNomor 66/PUU-VIII/2010 dengan alasan yang sama harus dinyatakan ne bis in idem;

[3.9.4] Menimbang bahwa seperti halnya yang telah dipertimbangkan dalam putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010, tanggal 27 Juni 2011, Pasal 30 ayat (2) UU Advokat adalah konsekuensi logis dari Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian, pengujian Pasal 30 ayat (2) UU Advokat dengan alasan dan batu uji yang sama dengan permohonan Nomor 66/PUU-VIII/2010 telah melanggar asas ne bis in idem pula;

[3.9.5] Menimbang bahwa mengenai pengujian Pasal 32 ayat (4) UU Advokat, selain telah diajukan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006, juga telah diajukan dalam permohonan Nomor 66/PUUVIII/ 2010 yang telah diputus seperti tersebut di atas, sehingga berdasarkan Pasal 60 UU MK seharusnya tidak dapat diajukan permohonan lagi, sebab pada hakikatnya diajukan berdasarkan alasan pokok yang sama;

[3.9.6] Menimbang bahwa mengenai belum disumpahnya kandidat Advokat KAI oleh Pengadilan Tinggi sehingga mengakibatkan tidak diper-kenankannya mengikuti acara di pengadilan, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, melainkan masalah penerapan dari Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan Mahkamah Nomor 101/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009. Berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan para Pemohon harus dikesampingkan;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan melanggar asas ne bis in idem;

4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Permohonan para Pemohon ne bis in idem untuk seluruhnya; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

PUTUSAN

Nomor 79/PUU-VIII/2010

Husen Pelu, S.H. cs

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 28 ayat (1) khususnya frasa, “satu-satunya” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU Advokat) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (1), khususnya frasa, “satu-satunya” yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
badan hukum publik atau privat; atau
lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusanputusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah Advokat yang belum disumpah yang berada di bawah naungan Kongres Advokat Indonesia merasa hak konstitusional mereka terganggu oleh adanya ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat khususnya frasa, ”satu-satunya” karena menurut para Pemohon ketentuan tersebut bertentangan dengan hak tiap-tiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta bertentangan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, bertentangan dengan hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, bertentangan dengan hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lindungan hidup yang baik dan sehat serta hak memperoleh pelayanan kesehatan, dan bertentangan dengan hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, yang dijamin dalam UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan memper-timbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.9] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan para Pihak Terkait, keterangan saksi dan ahli dari para Pemohon dan Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa para Pemohon adalah advokat, yang belum disumpah, anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI) mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 28 ayat (1) UU Advokat khususnya frasa “satu-satunya” dengan alasan bahwa para Pemohon sebagai warga negara yang telah lulus ujian advokat tidak dapat disumpah dan oleh karena itu tidak dapat menjalankan profesi sebagai advokat untuk mengembangkan diri guna memperoleh penghidupan yang layak, terhalang hak kebebasannya untuk berserikat dan berkumpul untuk mendapat perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif dan hak untuk memajukan diri untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya menjadi terlanggar;

[3.9.2] Bahwa pasal-pasal yang diajukan sebagai batu uji atas konstitusionalitas permohonan para Pemohon selain telah menjadi batu uji dalam permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006, permohonan Nomor 71/PUU-VIII/2010, kecuali Pasal 28C ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”; Pasal 28H ayat (1) yang menentukan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”; dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakukan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

[3.9.3] Bahwa terhadap pasal atau ayat dari UUD 1945 yang telah dijadikan batu uji dalam permohonan sebelum permohonan a quo, pertimbangan dan putusan Mahkamah dalam permohonan tersebut mutatis mutandis menjadi pertimbangan dan putusan Mahkamah pula dalam permohonan a quo;

[3.9.4] Bahwa mengenai konstitusionalitas frasa, “satu-satunya” yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat, wadah tunggal Organisasi Advokat sama sekali tidak menghalangi setiap orang untuk mengembangkan diri memenuhi kebutuhan dasarnya, haknya mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengentahuan dan teknologi, seni dan budaya, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Frasa, “satu-satunya” juga tidak menghalangi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Frasa “satusatunya” juga tidak menyebabkan perlakuan yang bersifat diskriminatif. Menjadi Advokat yang secara sadar dipilih oleh para Pemohon adalah pilihan menurut hati nurani, sehingga secara sadar pula harus terikat dengan ketentuan yang bertalian dengan profesi pilihan tersebut yaitu menjadi anggota dari satu-satunya Organisasi Advokat;

[3.9.5] Bahwa mengenai belum disumpahnya para Pemohon, sehingga tidak dapat menjalankan profesi sebagai Advokat untuk kehidupan mereka, atau penolakan oleh pengadilan untuk ikut beracara sebagai Advokat, hal itu bukanlah masalah konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, melainkan soal penerapan atau implementasi dari hukum itu oleh pengadilan. Selain itu, dalam putusan Nomor 101/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009 antara lain telah dipertimbangkan oleh Mahkamah bahwa “Penyelenggaraan sidang terbuka Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah bagi Advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat merupakan kewajiban atributif yang diperintahkan oleh Undang-Undang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakannya. Namun demikian, Pasal 28 ayat (1) UU Advokat juga mengamanatkan adanya Organisasi Advokat yang merupakan satusatunya wadah profesi yang saat ini secara de facto ada, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI), harus mengupayakan terwujudnya Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat. Selanjutnya Mahkamah memper-timbangkan “... frasa di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” harus dimaknai sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkannya dengan adanya dua Organisasi Advokat yang secara de facto ada dan sama-sama mengklaim sebagai Organisasi Advokat yang sah menurut UU Advokat. Kemudian Mahkamah mempertimbangkan, “Untuk mendorong terbentuknya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, maka kewajiban Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah terhadap para calon Advokat tanpa memperhatikan Organisasi Advokat yang saat ini secara de facto ada sebagaimana dimaksud pada paragraf

[3.14] huruf g di atas yang hanya bersifat sementara untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun sampai terbentuknya Organisasi Advokat yang merupakan satusatunya wadah profesi Advokat melalui kongres para Advokat yang diselenggarakan bersama oleh Organisasi Advokat yang secara de facto saat ini ada”;

[3.9.6] Bahwa berkaitan dengan penyumpahan calon Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam permohonan Nomor 101/PUU-VII/2009, dalam putusannya Mahkamah antara lain menyatakan, “Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak amar putusan ini diucapkan”;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon yang memohonkan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

[3.11] Menimbang bahwa karena pengujian seluruh Pasal 28 ayat (1) UU Advokat telah diajukan dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006, bertanggal 30 November 2006, Putusan Nomor 66/PUUVIII/ 2010, bertanggal 27 Juni 2011, dan Putusan Nomor 71/PUU-VIII/2010, bertanggal 27 Juni 2011, maka pengajuan permohonan a quo khususnya frasa, “sau-satunya” yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat dinyatakan ne bis in idem.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Permohonan para Pemohon ne bis in idem untuk seluruhnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Karena SEMA 089 masih beredar di benteng-benteng terakhir keadilan (the last bastion of justice) negara ini

2011-01-03T21:30:00.002+07:00

Pada pertengahan bulan Juni 2010; Otto Hasibuan (Ketum Peradi) dan Abdurahim Hasibuan (Sekjen KAI) mengadakan pertemuan dengan Ketua Mahkamah Agung dan menyampaikan bahwa Peradi dan KAI telah terjadi perdamaian untuk bersatu kembali dan mereka minta agar Mahkamah Agung menjadi fasilitator; hal mana disetujui oleh KMA. Sebuah upaya yang memang dilakukan oleh kedua organisasi tersebut untuk menemukan jalan keluar dari deadlock. Namun sayangnya afirmasi dari KMA inilah yang kemudian melahirkan eufimisme fasilitator; sebuah kata yang kalau kita lacak berdasarkan klasifikasi thesaurus-nya atau dengan meminjam analisis wacana politik pembungkaman orde baru seperti ‘amankan’, ‘pemeretaan’, etc, tentu kata fasilitator secara implisit maknanya adalah representasi dari dimensi ‘pengawasan-hakim’ terhadap kemandirian profesi advokat (sebuah profesi yang secara koinsiden memang bergerak pada ranah penegakan hukum karena itu perlu ‘dibina’, ‘diawasi’, kalau perlu ‘diatur’ oleh para hakim-hakim agung, sic!)

Kekuasaan kewenangan kehakiman memang tidak boleh menolak setiap perkara yang dimohonkan kepadanya (basic principles), namun kekuasaan ini juga bukan tanpa batas! Kita lihat Pasal 132 RO, "Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang". Sifat fasilitasi/menjembatani kekisruhan disini tentulah pardant dalam perspektif pengawasan diatas (Pasal 36 UU 5/2004 tentang Perubahan atas UU 14/85 tentang Mahkamah Agung) yang secara tidak langsung (KEMBALI) dilakukan oleh MA terhadap kemandirian profesi Advokat; padahal nyata2 pasal a quo telah dibatalkan MK berikut terhadap penjelasan dari Pemerintah dan DPR tentang Pasal 36 diatas yang dinilai telah lupa untuk ikut dihilangkan dari undang-undangnya pada saat pembahasan karena telah menciptakan dualisme hukum i.e. Putusan No. 067/PUU-II/2004 tgl 14 Februari 2005.

Yang harus dilakukan KMA pada saat kedatangan KAI & Peradi adalah MENOLAK merujuk Putusan MK a quo dan bukan mengafirmasinya dengan bahasa "FASILITATOR"! Ex post facto adalah terbitnya SEMA 089 yang banyak mendatangkan kemudharatan karena hal itu dilakukan oleh ketua dari para hakim agung di negara ini.

Bukankah “the ignorance of the judge is the misfortune of the innocent". (ketidaktahuan hakim ialah suatu kerugian bagi pihak yang tidak bersalah). Betapa tidak, banyak dari kuasa hukum para pencari keadilan (justiabelen) yang harus walkout dari arena sidang dengan menatap sedih surat kuasa yang dipegangnya tanpa pembelaan sedikitpun!

… dan runtuhlah langit (pereat mundus)!

2010-10-15T11:20:00.002+07:00

Mahkamah Konstitusi kali ini menjadi lembaga yang ikut meramaikan carut marutnya kehidupan hukum (rechtsleben) di negeri ini melalui Putusan 6-13-20/PUU-VIII/2010 dengan telah menciptakan (melahirkan kembali lebih tepatnya) kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat yang pada rejim pemerintahan Soeharto cq Kejaksaan pernah menyeret sang paus sastra Indonesia (baca: HB Jassin) dalam kapasitasnya sebagai redaktur majalah Sastra untuk mempertanggungjawabkan salah satu cerpen yang diterbitkannya (Langit Makin Mendung karangan Kipandjikusmin) yang ditafsirkan telah menodai ajaran Islam padahal sejatinya Jassin berpendapat tidaklah demikian, cerpen tersebut hanya menggambarkan 'ide tentang tuhan dan nabi' dan bukan menggambarkan tuhan dan nabi itu sendiri. Dalam pleidoi-nya di pengadilan, Jassin meminta agar kebenaran sastrawi dibedakan dengan kebenaran agama atau ilmu pengetahuan. Kebenaran sastrawi berporoskan imajinasi. Dan imajinasi, tulis Jassin, “lebih daripada gagasan. Ia adalah keseluruhan kombinasi dari gagasan-gagasan, perasaan-perasaan, intuisi manusia.” (hal. 111). Dan bukankah gagasan/pikiran/ide adalah bebas hukuman seperti yang saya ingat dalam pepatah latin disebutkan bahwa, "Cogitationes poenam nemo partitur!"
Memang putusan MK di atas bukanlah tentang cerpen kipandjikusmin, tapi apa yang sudah menjadi putusannya kembali "memagari" dunia sastra Indonesia dengan perangkat pidana yang dimiliki negara yang seharusnya menjadi senjata terakhir bagi negara untuk menghukum rakyat (ultimum remedium) khususnya dalam kebebasan menyampaikan pendapat/ide/gagasan. Korelasi Putusan MK a quo sekarang dengan Pledoi HB Jassin dalam persidangan yang pernah terjadi di tahun 1968 adalah persis yang diramalkan oleh Goenawan Mohammad dalam buku Pleidoi Sastra: Kontroversi Cerpen “Langit Makin Mendung" hal. 166; “Kita percaya pada kesusastraan: dan di sini, kita hanya percaya pada kesusastraan yang menentramkan dan bukan yang menggelisahkan.” Itulah. Jadi, jangan terlampau kejut seumpama naas yang menimpa Jassin itu datang menerpa kita suatu saat kelak.
Putusan MK a quo membuka kembali pintu pengekangan kebebasan berpendapat dan atau membuat para penulis di jagat Indonesia ini sebaiknya menulis skrip sinetron saja!!!!
Dan sungguh memang Republik Indonesia adalah sebuah Republik Sinetron!

meminjam bait rendra (rip) untuk semuamua advokat indonesia;

2010-08-29T02:58:00.000+07:00

kita bertanya :
kenapa maksud baik tidak selalu berguna
orang berkata : “kami ada maksud baik”
dan kita bertanya : “maksud baik untuk siapa?”
kenapa maksud baik dilakukan
tetapi makin banyak yang kehilangan jatidirinya
dan di dalam udara yang panas kita juga bertanya:
kita ini dididik untuk memihak yang mana?
ilmu–ilmu diajarkan disini
akan menjadi alat pembebasan
ataukah alat penindasan?
di bawah matahari ini kita bertanya:
ada yang menangis, ada yang mendera
ada yang habis, ada yang mengikis
dan maksud baik kita
berdiri di pihak yang mana!

wadah tunggal semakin menjadi paranoia eksistensi hanya karena itu dituliskan mati dalam konstitusi dan melupakan code of conduct yang menjadi esensinya; kita manusia bukan untuk hukum demikian prof. tjip (rip)